Tidak Ada Syarat Khusus, Samsat Luwu Utara Bebaskan Denda Pajak 

LUWU UTARA -  Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memberikan kabar gembira khususnya bagi para pemilik kendaraan.

Pasalnya, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, baru saja menandatangani keputusan gubernur tentang Pemberian Insentif Pembebasan Denda Pajak Daerah.

Baca juga: Presiden Serahkan 22 ribu Sertifikat Tanah di Humbahas Gubernur: Diwariskan, Jangan Diperjualbelikan

Dalam keputusan bernomor 1828/VIII/Tahun 2021 itu, pembebasan denda berlaku untuk denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN) untuk penyerahan kedua dan seterusnya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Samsat Luwu Utara, Enny Abadi Joko SE, mengatakan, membenarkan putusan tersebut tentang pembebasan denda berlaku untuk denda PKB dan BBN untuk penyerahan kedua dan seterusnya berlaku mulai hari ini sampai dengan 29 September 2021.

Baca juga: 444 ASN Luwu Utara Naik Pangkat Periode Oktober

"Ini sesuai keputusan Plt Gubernur Sulsel, dalam keputusan bernomor 1828/VIII/Tahun 2021 dan tidak ada persyaratan khusus untuk kendaraan yang akan mendapatkan insentif pembebasan denda ini, " kata Enny Abadi. Rabu (18/8/2021).

"Semua jenis kendaraan bermotor mendapatkan insentif pembebasan denda ini, baik itu roda dua maupun roda empat, ” katanya.

Baca juga: Dua Malam di Bumi La Maranginang Luwu Utara, Menteri PPPA Bakal Lakukan Ini

Menurut Enny, ini berlaku semua jenis kendaraan bermotor mendapatkan insentif pembebasan denda ini, baik itu roda dua maupun roda empat.

"Penghapusan denda tersebut, merupakan langkah tepat dari Pemprov Sulsel, untuk membantu masyarakat terdampak, sehingga meringankan beban dari segi perekonomian di tengah pandemi covid-19, " tutur Enny.

Baca juga: Kapolres Pangkep AKBP Endon Nurcahyo Sambut Kehadiran Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam di Pangkep

Selain itu, dia jelaskan dalam Keputusan Gubernur, pemberian insentif pembebasan denda ini merupakan salah satu bentuk peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 

"Karena masih pandemi, sehingga kebijakan pemerintah ini juga untuk pemulihan ekonomi supaya lebih menggalakkan masyarakat khususnya Luwu Utara untuk membayar pajak kendaraanya ke kantor Samsat Luwu Utara, " pintanya.

Baca juga: Ikuti Protokol Kesehatan, Kemenperin Gelar Tes CPNS Formasi Tahun 2019 Secara Daring