Dihadapan PPID Pelaksana, Bupati Luwu Utara: Jangan Takut Dibilang Pencitraan

LUWU UTARA - Pernyataan menarik dilontarkan Indah Putri Indriani di hadapan para PPID Pelaksana Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. 

Bupati Luwu Utara dua periode ini menegaskan bahwa kehadiran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah simbol dari semangat transparansi. 

Baca juga: Bangkit dari Bencana, Pemerintah, Dunia Usaha, Media dan Masyarakat Harus Bangun Sinergi yang Kuat

“Berbicara PPID, itu adalah bagian dari upaya pemerintah mendorong semangat transparansi guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, ” ucap Indah, saat membuka Rakor PPID Pelaksana dan SP4N-LAPPOR!, Senin (10/4/2023) kemarin.  

Ia mengingatkan bahwa PPID dalam lingkup pemerintah adalah salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang mengedepankan semangat transparansi.

Baca juga: Ketua KPK Firli Bahuri; Jadilah Pahlawan Zaman Now, Melawan Korupsi Yang Masih Menjajah Negeri Ini

“Dalam konteks pemerintahan, PPID adalah bagian dari tanggung jawab kita di dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, salah satunya ada pada aspek transparansi, ” terangnya.

Untuk itu, Bupati beralias IDP ini berharap PPID menjadi salah satu bagian atau puzzle terpenting dalam menjaga dan meningkatkan reputasi dan citra positif pemerintah.

Baca juga: Pjs Bupati Luwu Utara Temui Tomakaka Masamba

“Jangan takut dibilang pencitraan, karena sebenarnya citra itu adalah sesuatu yang baik dan positif. Lalu kenapa kita harus berpikir negatif?, ” jelas orang nomor satu di Lutra ini. 

Sebenarnya makna pencitraan itu adalah bagian dari strategi pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan PPID harus menjadi bagian dari strategi itu. 

Baca juga: Di Hadapan Tokoh Agama, Iqbal Minta Protokol Kesehatan Diperketat di Rumah-rumah Ibadah

Menurutnya, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap pendokumentasian, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi pemerintah, sehingga PPID menjadi instrumen penting dalam meningkatkan reputasi pemerintah di mata publik.

“Cara pandang kita ini yang harus diubah. Meski jari kelingking kita yang bekerja, kalau bisa seluruh dunia tahu. Karena ini semua adalah bagian dari laporan kinerja kita, ” imbuhnya. 

Baca juga: Gubernur Sumatera Utara Tinjau Kesiapan Kedatangan Presiden Republik Indonesia ke Humbahas

Diketahui bahwa pencitraan adalah sebuah pembuktian kualitas diri yang dilakukan konsisten. Nah, seorang pelayan publik harus bisa membuktikan kualitasnya. Pembuktian ini yang kemudian disebut dengan personal branding. (LH)